Telaah Staff - Pp No. 4 Tahun 2010

TELAAH STAFF TERHADAP PERUBAHAN PP NO. 28 TAHUN 2000

TENTANG

USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

BERUBAH MENJADI PP NO. 4 TAHUN 2010

 

 

 

 

A.   ESENSI PERUBAHAN YANG CUKUP SIGNIFIKAN

 

 

1.    Pengaturan Bidang Usaha tidak lagi pada jenis pekerjaan tetapi dikelompokkan pada sifat usahanya, yakni untuk :

 

a.    Konsultan ( perencana dan pengawas konstruksi ) dikembangkan kearah pekerjaan yang bersifat umum dan spesialis

 

b.    Kontraktor ( pelaksana konstruksi ) dikembangkan kearah pekerjaan yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu

( sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Jasa                   Konstruksi No. 18 Tahun 1999 )

 

2.    Pengaturan klasifikasi dan kualifikasi ditetapkan oleh Menteri

3.   Pengaturan Persyaratan kompetensi Tenaga kerja ditetapkan oleh Menteri

4.    Sertifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal dan orang perseorangan untuk klasifikasi elektrikal harus berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagalistrikan

 

5.    Pengaturan tentang kriteria risiko kecil, penggunaan teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi ditetapkan oleh Menteri

 

6.   Keterwakilan pengurus asosiasi di LPJK adalah ASOSIASI YANG MEMENUHI PERSYARATAN  (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) PP 4 Tahun 2010 : persyaratan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang dapat menjadi anggota Lembaga antara lain jumlah dan sebaran cabang dan/atau anggota, kontinuitas pembinaan kepada anggota dalam jangka waktu tertentu, kepatuhan kepada kode etik dan konstitusi asosiasi )

 

7.   Pengukuhan pengurus LPJKN oleh Menteri dan pengurus LPJK Provinsi oleh Gubernur

8.    Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam Peraturan Menteri

 

9.    LPJKN menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Lembaga setelah mendapat persetujuan Menteri, sedangkan LPJK Provinsi dalam melaksanakan fungsinya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Tugas yang diterbitkan pleh LPJKN

 

10. Sekretariat Lembaga tingkat Nasional dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu Unit di kementerian yang membidangi konstruksi (diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan dari MENPAN), dan tingkat Provinsi dilaksanakan secara fungsional oleh salah satu Unit Perangkat Daerah yang membidangi konstruksi ( diatur dalam Peraturan Gubernur)

 

11. Dibentuk

 

a.    Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

 

1).  Tingkat Nasional melaksanakan sertifikasi Tenaga Ahli Utama dan penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Asing

 

2).  Tingkat Provinsi melaksanakan sertifikasi Tenaga Ahli Madya dan Muda serta Terampil (setelah memperoleh Lisensi dari LPJKN)

 

b.    Unit Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

 

1).  Tingkat Nasional menyelenggarakan sertifikasi Badan Usaha kualifikasi Besar

 

2).  Tingkat Provinsi menyelenggarakan  sertifikasi Bdan Usaha kualifikasi Menengah dan Kecil (setelah memperoleh Lisensi dari LPJKN)

 

c.    Masyarakat Jasa Konstruksi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

 

d.    Dalam satu wilayah provinsi dapat dibentuk lebih dari satu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja

 

 

12. Pengurus Lembaga yang sesuai dengan PP ini harus sudah dikukuhkan paling lama Desember 2011

 

 

 

 

 

B.   ADA 6 ( ENAM ) PERATURAN MENTERI DAN 1 ( SATU ) PERATURAN GUBERNUR TERKAIT DENGAN PP NO. 4 TAHUN 2010

 

1.   Peraturan Menteri tentang klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

2.   Peraturan Menteri tentang persyaratan kompetensi untuk subkualifikasi Tenaga Kerja

3.    Peraturan Menteri tentang kriteria resiko kecil, penggunaan teknologi, dan biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi

 

4.    Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga

 

5.   Peraturan Menteri tentang Pengukuhan kepengurusan Lembaga

6.    Peraturan Menteri tentang Pembentukan Sekretariat Lembaga di tingkat Nasional dengan persetujuan MENPAN

 

7.   Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Sekretariat Lembaga di tingkat Provinsi

 

C.   SIKAP DAN LANGKAH BPP GAPENSI DALAM MERESPON PP No. 4 Tahun 2010

 

1.    Mendukung sepenuhnya kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui perubahan PP No. 28 Tahun 2000 dengan PP No. 4 Tahun 2010 berikut Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur yang akan dikaluarkan dalam waktu dekat  ini tentunya

 

2.    Langkah Kebijakan dan strategi BPP GAPENSI

 

a.    Internal :

 

1)    Melaksanakan konsolidasi kepada para BPD dan BPC diseluruh Indonesia dengan ikut mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan PP No. 4 Tahun 2010

 

2)    Mencanangkan program Institutional Strengthening dalam upaya mengantisipasi dan kesiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah tersebut pada buti C 1 di atas melalui kegiatan Rapimnas dan Mukernas

 

3)    Menyiapkan infrastruktur LP2K GAMANA KRIDA BHAKTI baik di Pusat maupun di Daerah yang nantinya akan berperan sebagai Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi guna melayani Anggota GAPENSI dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai PP No. 4 Tahun 2010 dan Peraturan terkait lainnya

 

4)    Mencanangkan program Capacity Building sebagai salah satu bentuk pembinaan kepada anggota dengan mengaktifkan secara intensif kegiatan Pendidikan dan Pelatihan melalui MOU yang telah ditandatangani bersama dengan PT. Jamsostek (Persero)

 

5)    Mengaktifkan website dan SIGAP ( sistim Informasi Gapensi )

 

6)    Pengaturan ketatalaksanaan sekretariat BPP Gapensi

 

7)    Meningkatkan komunikasi dan informasi kepada BPD dan BPC serta anggota GAPENSI dalam rangka mewujudkan pelayanan dan pembinaan anggota menuju tertib penyelenggaraan jasa konstruksi

 

 

b.    Eksternal :

 

1)    Melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintah dan LPJK serta Lembaga-lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan program pembinaan anggota GAPENSI di seluruh Indonesia

 

2)    Memberi masukan kepada Pemerintah ( BPKSDM, Dep. PU ) dan LPJKN untuk ikut merumuskan kebijakan pengaturan sebagaimana tertera dalam PP No. 4 Tahun 2010 apabila diperlukan

 

3)    Menjalin hubungan yang baik dengan para pengurus Asosiasi lain dalam upaya mensinergikan organisasi untuk tujuan bersama mengembangkan jasa konstruksi sesuai dengan amanat UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999

 

4)    membuat konsep tentang persyaratan asosiasi khususnya asosiasi perusahaan untuk diusulkan kepada Menteri sebagai bahan masukan dalam perumusan kibijakan yang mengatur tentang persayaratan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berikut penjelasan
 
 
 

 

Jakarta, 11 Februari 2010

 

 Bbsunami                                                                 

 


BERITA LAINNYA
04/02/2014
04/02/2014
30/08/2013
16/07/2013
14/10/2011
09/09/2011
19/07/2011
03/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
02/09/2010
14/07/2010
 
INFO PELELANGAN
Management Konstruksi Pembangunan/Pengembangan Kantor Gubernur (Multi Years)

Pagu Dana : Rp. 1.550.000.000
Sub Bidang : 11001 - 12001 - 13001 - 14001
Kualifikasi : Gred 4

Pemilik Proyek :
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

PENDAFTARAN
Tanggal :
25 Oktober - 2 November 2010
Jam : 09:00 s/d 14:30 WIB

Tempat :
Bidang Tata Bangunan Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lubuhanbatu - SUMUT

Pagu Dana : Rp. 300.000.000
Sub Bidang : 1.SI.03
Kualifikasi : Kecil

Pemilik Proyek :
BAPPEDA SUMATERA UTARA

PENDAFTARAN
Tanggal :
02 s/d 17 September 2010
Jam : 09.00 - 12,00 WIB & 14.00 - 15,00 WIB

Tempat :
Jl. H. Idris Hasibuan No. 4 Ujung Bandar Rantauprapat (Telp : 0624-22600)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang Pekerjaan: Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

Pagu Dana : Rp. 700.000.000
Sub Bidang : 15002
Kualifikasi : Gred-3 & Gred-4

Pemilik Proyek :
BAPPEDA SUMBAWA BARAT

PENDAFTARAN
Tanggal :
02 s/d 15 September 2010
Jam : Jam Kerja

Tempat :
Sekretariat BAPPEDA, Jln. Bung Karno No. 5, Komplek KTC - Taliwang - Sumbawa Barat - NTB (Telp : 0372-81595)

+ Index Info Pelelangan
 
 
POLLING
Bagaimana menurut anda informasi yang di tayangkan di website GAPENSI ?

Sangat Bagus
Bagus
Cukup Bagus
Kurang Bagus



Total : 609
Lihat Hasil Polling

 
© 2009 GAPENSI.org - All rights reserved, Web Development By GRATAMACO