GAPENSI DESAK PEMERINTAH BERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA KONTRAKTOR

Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), mendesak pemerintah memberikan perlindungan hokum kepada kalangan kontraktor (penyedia jasa). Perlindungan bagi para kontraktor sangat diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. 

“Dengan aturan yang jelas dan tegas mereka (kontraktor) lebih merasa mendapatkan kepastian dalam menggarap proyek," ungkap Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Soeharsojo kepada pers hari ini (2/7), diJakarta.

Dijelaskan, para kontraktor bakal kesulitan melakukan bisnis mereka jika saja tidak ada perlindungan hokum. Pasalnya, setiap waktu mereka dapat diperiksa aparat hukum meski pekerjaannya sudah diselesaikan dengan baik. Banyak dari kalangan penyedia jasa yang telah menyelesaikan tugasnya, namun empat tahun kemudian mereka diperiksa kalangan Kejaksaan.

“Semestinya ada batasan waktu pihak berwajib memerika hasil temuan pelanggaran pidana misalnya tempo setahun. Bukan setelah empat tahun  baru diperiksa. Kalau demikian tentu saja banyak bagian pekerjaan yang sudah mengalami kerusakan," jelasnya.

Soeharsojo berharap ke depan, para auditor melakukan pemeriksaan pada saat pekerjaan selesai setengahnya. Jadi jika terjadi indikasi kecurangan dapat diantisipasi. Bukan diakhir pekerjaan baru diperiksa, ucap  Ketua BPP Gapensi.

Sementara itu, Sekjen BPP Gapensi, Ahmad Hanafiah merasa prihatin, terhadap banyaknya laporan anggota Gapensi di daerah yang diperiksa dengan sangkaan pidana. Padahal seharusnya bisa diselesaikan secara perdata sehingga antara penyedia jasa dan pengguna jasa masing-masing memiliki  kesetaraan.

“Seringkali terjadi, kontraktor terlambat menyelesaikan pekerjaan tetapi pemberi kerja langsung memperkarakan secara pidana. Ini kan tidak fair,” tuturnya.

Soeharsojo menyatakan, dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para kontraktor, dan masih dalam event Rapimnas, Gapensi akan menggelar diskusi panel bertajuk "Kriminalisasi Kontrak Kerja Konstruksi" di Jakarta yang akan dibuka Menteri Pekerjaan Umum. Sementara itu Wapres di Istana Presiden akan membuka Rapimnas Gapensi. (Sony)

Pusat Komunikasi Publik

020710