Jakarta – Kontraktor hingga kini masih belum mendapatkan per­­lindungan hukum secara mak­simal.

Oleh karena itu, Ga­bungan Pelaksana Konstruksi Na­sional Indonesia (Gapensi) men­­­­desak pemerintah segera me­­realisasikan pembuatan peraturan. Aturan itu nantinya akan memberikan ke­pastian bagi para penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan aktivitasnya.
“Bagi kontraktor, aturan adalah payung hukum. Dengan aturan itu, pekerjaan kita dilindungi dan kalau tidak sesuai aturan, kami juga harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan,” kata Ketua Umum Gapensi Soeharsojo di Jakarta, Jumat (2/7).
Desakan ini disampaikan me­ngingat saat ini banyak pe­me­rik­saan oleh lembaga pe­meriksa yang dilakukan dua atau tiga ta­hun setelah proyek selesai di­kerja­­­­kan. Ditambahkan kalau lebih dari itu takutnya hasil yang didapat tidak maksimal. Karena yang seharusnya tidak bermasalah men­jadi kena masalah.
Padahal, sete­lah masa pemeliharaan selesai, tidak jarang produk kon­struk­si sudah banyak yang mengalami perubahan dari sisi tam­pilan maupun kondisi fisiknya.
Menurut Sekjen BPP Ga­pensi, Ahmad Hanafiah, banyak laporan anggota Gapensi di da­erah yang langsung diperiksa dengan sangkaan pidana. “Padahal, dalam pekerjaan konstruksi kalaupun terjadi sengketa hu­kum dapat diselesaikan secara perdata sehingga antara penyedia jasa dan pemberi pekerjaan ada kesetaraan,” kata Hanafiah.
Di samping itu, tutur Soe­harsojo, dalam berbagai kasus sering kali tidak ditemukan ke­samaan dalam melaksanakan pemeriksaan yang sifatnya teknis (inspektorat kemen­terian) dengan akuntansi (BPK).
Untuk memberi kepastian bagi kontraktor dalam menjalankan kegiatannya, Gapensi da­­lam rangka Rapimnas di Ja­karta akan menyelenggarakan dis­­kusi panel bertajuk  “Krimi­nali­­sasi Kontrak Kerja Kon­struksi” dengan menghadirkan Jaksa Agung, BPK, dan pakar hukum dari perguruan tinggi.

(sat/ant)