Dalam diskusi panel bertajuk Kriminalisasi Kontrak Kerja Konstruksi di Hotel Bidakara, hari ini, Djoko mengatakan, penyebab lain yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman pengguna dan penyedia jasa atas aspek hukum kontrak kerja konstruksi.

"Kedua hal itu menunjukkan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi belum dilaksanakan secara luas, baik oleh institusi pengguna jasa dan juga penyedia jasa konstruksi," ujar Djoko saat membuka  diskusi tersebut.

Untuk itu, Djoko meminta,  semua pihak perlu menyamakan persepsi. "Baik yang memeriksa dan diperiksa harus menggunakan kacamata persepsi yang sama," jelasnya. 

Untuk menyamakan persepsi itu, Kementerian Pekerjaan Umum  telah membuat memorendum of understanding dengan kepolisian untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam jasa konstruksi dengan menggunakan tata cara dan aturan  jasa konstruksi..

Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi),Soeharsojo mengatakan, untuk menghindari adanya pelanggaran hukum pemerintah perlu memberikan kepastian hukum kepada penyedia jasa konstruksi. Sepakat dengan Soeharsojo, Djoko pun mengaku, kepastian hukum merupakan kunci dalam meningkatkan kinerja dalam penyedia jasa konstruksi.

Jasa konstruksi, Djoko menuturkan, merupakan sektor yang memiliki peran strategis karena kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) menduduki peringkat ke enam. Kontribusinya pun bisa mencapai 8 - 10 persen terhadap PDB Indonesia. "Sektor ini bisa menampung 5,3 juta tenaga kerja. Melibatkan 140 ribu badan usaha," tuturnya.

Djoko mengatakan, dalam kontrak kerja konstruksi harus juga mengatur hak dan kewajiban. Untuk itu dia pun mengimbau kepada penyedia jasa konstruksi untuk bekerja mengacu pada kontrak kerja yang sudah disepakati. 

Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan PP No 29 Tahun 2000 secara khusus juga telah mengatur tentang kegagalan bangunan dan kegagalan pekerjaan konstruksi.

Dalam undang-undang itu juga disebutkan kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Hal itu ditentukan sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi hingga paling lama sepuluh tahun. Kegagalan bangunanlah yang seringkali menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum. Sengketa jasa konstruksi juga sering terjadi lantaran belum diterapkannya standar metoda pengukuran dalam mengukur dan menguji jasa konstruksi.

Dalam penindakan dan pemeriksaannya, Djoko meminta  auditor menggunakan i aturan tersebut.  Menurutnya,  akan jadi tidak adil kalau pemeriksaan menggunakan persepsi yang tidak sama. "Kalau dikerjakan lima tahun lalu tapi baru diperiksa sekarang ya tidak bisa menggunakan kacamata sekarang. Harus mengggunakan kacamata lima tahun yang lalu," tandasnya.