INFO PELELANGAN
+ Index Info Pelelangan
 
 
POLLING
Browser apa yang anda gunakan ?

IE
Firefox
Opera



Total : 713
Lihat Hasil Polling

 
Konsultasi
No. 201-205 dari 258    First | Previous | Next | Last
Halaman
 
No Identitas Uraian
201. I Ketut Yudia M
yudia_margawan@yahoo.com
2008-01-29
Pertanyaan :
bolehkah pemda mengeluarkan SK Panitia B/J dimana anggotanya blm memiliki sertifikat Panitia B/j

Jawaban :
Sampai sekarang  kita masih mengikuti Perpres 8/2006  belum ada kebijakan baru sehingga  setiap Panitia Lelang wajib mempunyai Sertifikat Pengadaan barang/jasa.Kalau jumlah orangnya sedikit maka lakukanlah dengan membentuk  Unit Pengadaan Barang/Jasa.


202. Rode
de_rode@yahoo.com
2008-01-29
Pertanyaan :
apa dasarnya asisten bidang ekonomi&pembangunan yg jadi ketua tim pembina jakon di kabupaten, mengapa bukan kepala dinas PU?

Jawaban :
Pekerjaan konstruksi tidak hanya dilakukan oleh Dinas PU saja ( Binamarga/SDA/Ciptakarya ) tapi diluar itu banyak sekali misalnya di Dinas Perhubungan , Dinas Pendidikan ,dll , belum yang dilakukan oleh BUMN seperti PT.PLN , PT Telkom , dsb ,.......belum yang swasta .......sedangkan kini aturannya adalah otonomi daerah , yakni Gubernur dan Bupati /Walikota  , dan yang menangani pembangunan adalah Asisten II sehingga tugas koordinasinya diserahkan ke Asisten II sebagai Ketua Tim Pembina sedangkan urusan teknisnya  ke Kepala Dinas PU sbg Sekretaris Tim Pembina .Terimakasih.


203. Anwar
sahlananwar@yahoo.co.id
2008-01-27
Pertanyaan :
Apakah mungkin instansi pemerintah (baik pusat/daerah) yang mempunyai kegiatan/proyek dengan sumber dana dari APBD/APBN membuat aturan selain Keppres 80/2003 dalam proses pengadaan barang/jasa yang menyangkut kegiatan tersebut. Menurut informasi yang kami dapat, salah satu BUMN membuat aturan sendiri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya? Dapatkah kami mengadopsi aturan pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut?

Jawaban :
Keppres 80/2003 memang memungkinkan setiap instansi pemerintah membuat aturan tambahan pengadaan barang /jasa  sepanjang tidak bertentangan dengan Keppres 80/2003, namun demikian sepanjang pengalaman kami  aturan pengadaan dalam Keppres 80/2003 sudah cukup sangat lengkap, dan rasanya tidak ada celah lagi , justru  kalau mau buat sendiri bisa2 salah menafsirnya nanti . Kalau BUMN memang "wajib" membuat aturan pengadaan sendiri dan disahkan oleh Direktur Utamanya yang berlaku dilingkungannya, kalau sumber dananya juga dari dana masyarakat atau APBN/APBD maka harus mengacu pada Keppres 80/2003.


204. Anwar
sahlananwar@yahoo.co.id
2008-01-27
Pertanyaan :
Sebuah perusahaan jasa konstruksi mempunyai kemampuan keuangan dalam SBU berdasarkan neraca yang dibiat pada tahun 2006, dengan berakhirnya tahun 2007 perusahaan tersebut membuat neraca per 31 desember 2007 dan mengalami perubahan/kekayaan perusahaannya bertambah. Untuk pendaftaran dan mengikuti proses pengadaan penyedia jasa, yang dipakai untuk menghitung kemampuan keuangan perusahaan tersebut apakah data yang tercantum dalam SBU atau neraca terakhir yang dibuat oleh perusahaan? Bagaimana dengan neraca yang dilampirkan dalam SPT Pajak Tahunan yang sering berbeda dengan neraca yang disampaikan dalam form kualifikasi? Mana yang harus dipakai? Apabila kedua neraca disampaikan dalam proses kualifikasi, apa yang harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan? Terimakasih atas jawabannya.

Jawaban :
Biasanya perusahaan konstruksi banyak mempunyai neraca , dan ini digunakan untuk berbagai keperluan , misalnya keperluan pemasaran berbeda untuk keperluan minta kredit ke bank, juga bisa berbeda waktu daftar kualifikasi ,  oleh sebab itu dalam sistem di LPJK yang digunakan untuk kualifikasi menengah dan besar ,harus diserahkan neraca yang telah diaudit oleh akuntan publik dan ada hasil opininya serta yang terakhir .bukan neraca yang di cap atau diketahui oleh akuntan publik. Neraca inilah yang digunakan.  Bila Neracanya telah berubah segera laporkan ke LPJK  dan minta neraca di SBU disesuaikan , kalau dalam pelelangan2 sering diminta oleh panitia lelang maka jika panitia lelang memeriksa neraca yang telah diaudit maka hasilnya akan sama dengan yang tertera dalam SBU ,kalau sdh berubah dan tidak sempat  melaporkan ke LPJK , ya tinggal diberitahu ke panitia lelang bahwa neraca yang terbaru yang diserahkan ini .Untuk yang kualifikasi kecil memang susah untuk diketahuinya, sering kali neraca berubah2 tiap bulan , tindakan untuk ini sampai sekarang belum ada.Kalau nanti sistem informasi sdh bagus maka neraca yang dikeluarkan LPJK adalah yang sah , sehingga  memberikan keadilan pada semua pihak. Terimakasih     


205. Beny Malelak
mbeny12@yahoo.co.id
2008-01-26
Pertanyaan :
Sehubungan dengan jawaban pertanyaan saya pada tgl 16 januari lalu ttg media indonesia sebagai satu2nya media utk penayangan pegumuman PBJ dgn nilai diatas 1 M, jelas bhw sampai dengan 6 juni 2007 saja, untuk penayangan pengumuman PBJ 2008 bgm? kalau tetap melalui media indonesia, acuan nya apa? sudah adakah kptsn Meneg Bappneas yg terbaru?

Jawaban :
Sudah ada keputusan dari Meneg Bappenas.


No. 201-205 dari 258    First | Previous | Next | Last
 
© 2009 GAPENSI.org - All rights reserved, Web Development By GRATAMACO