INFO PELELANGAN
+ Index Info Pelelangan
 
 
POLLING
Situs Jenis Apa yang Paling Sering Anda kunjungi di Internet?

Berita
Forum
Gosip Selebritis
Education Portal
Lowongan Kerja
Online Community and Dating
Situs Tutorial
Sports
Music
Games



Total : 1110
Lihat Hasil Polling

 
Konsultasi
No. 201-205 dari 260    First | Previous | Next | Last
Halaman
 
No Identitas Uraian
201. Rode
de_rode@yahoo.com
2008-01-30
Pertanyaan :
jika terjadi perubahan pada akte perusahaan, dan SBU sesuai dengan akte perubahan tetapi pada SUIJK masih menggunakan akte lama yg belum diperbaharui. apakah perbedaan ini dapat menggugurkan dalam proses lelang?

Jawaban :
Ya.........Coba di lihat di aturan penerbitan IUJK , 14 hari sejak terjadinya perubahan BUJK harus segera melaporkan ke pemerintah daerah dan diganti IUJKnya . IUJK adalah bukti bahwa pemerintah daerah menyetujui usaha /kegiatan anda.


202. Anwar
sahlananwar@yahoo.co.id
2008-01-30
Pertanyaan :
kami ingin melaksanakan pengadaan barang jasa dengan sistem e-proc? Apa saja yang perlu disiapkan? Bagaimana pula dengan sistem semi e-proc? Untuk tahap awal bagaimana dg sistem semi e-proc ini? APa pula yang hrs kami siapkan? Terimkasih jawabannya

Jawaban :
Untuk tahun 2008 dan seterusnya memang salah satu solusi untuk mengurangi timbulnya ekses dalam pengadaan barang /jasa adalah menggunakan sistem electronic procurement /eproc, internet sdh sangat mudah dicapai diseluruh Indonesia , dengan semakin banyaknya wireless /mobile internet /hotspot dan juga semakin murah.Memang ini menjadi kebutuhan dari masyarakat. Eproc bisa menggunakan yang disediakan oleh system yang telah ada misalnya di pu.go.id atau di pengadaannasionalbappenas.go.id , namun bisa juga pemda membuat web sendiri dan nanti tinggal di link kan. Bagi daerah2 yang ingin menjalankan eproc dan namun tidak punya ahli komputer jangan kuatir ,karena  cukup mengikuti yang telah berjalan seperti diatas, tinggal perintahkan  SKPD di wilayahnya memasukkan ke internet.  Dalam web jasa konstruksi ini , kalau memang daerah menghendaki juga dapat disediakan eproc . Web ini lebih difocuskan kepada pelaksanaan proyek dan pemantauannya per bulannya sehingga data proyek konstruksi terekam dalam database nasional dan juga milik pemerintah daerah sendiri.
Anda cukup menyiapkan satu orang operator dan SK2 dari pak Walikota/Bupati yang mengharuskan SKPD mengikuti petunjukanya.Jika ingin detail anda hubungi bpksdm@jasakonstruksi.net Terimakasih.


203. I Ketut Yudia M
yudia_margawan@yahoo.com
2008-01-29
Pertanyaan :
bolehkah pemda mengeluarkan SK Panitia B/J dimana anggotanya blm memiliki sertifikat Panitia B/j

Jawaban :
Sampai sekarang  kita masih mengikuti Perpres 8/2006  belum ada kebijakan baru sehingga  setiap Panitia Lelang wajib mempunyai Sertifikat Pengadaan barang/jasa.Kalau jumlah orangnya sedikit maka lakukanlah dengan membentuk  Unit Pengadaan Barang/Jasa.


204. Rode
de_rode@yahoo.com
2008-01-29
Pertanyaan :
apa dasarnya asisten bidang ekonomi&pembangunan yg jadi ketua tim pembina jakon di kabupaten, mengapa bukan kepala dinas PU?

Jawaban :
Pekerjaan konstruksi tidak hanya dilakukan oleh Dinas PU saja ( Binamarga/SDA/Ciptakarya ) tapi diluar itu banyak sekali misalnya di Dinas Perhubungan , Dinas Pendidikan ,dll , belum yang dilakukan oleh BUMN seperti PT.PLN , PT Telkom , dsb ,.......belum yang swasta .......sedangkan kini aturannya adalah otonomi daerah , yakni Gubernur dan Bupati /Walikota  , dan yang menangani pembangunan adalah Asisten II sehingga tugas koordinasinya diserahkan ke Asisten II sebagai Ketua Tim Pembina sedangkan urusan teknisnya  ke Kepala Dinas PU sbg Sekretaris Tim Pembina .Terimakasih.


205. Anwar
sahlananwar@yahoo.co.id
2008-01-27
Pertanyaan :
Apakah mungkin instansi pemerintah (baik pusat/daerah) yang mempunyai kegiatan/proyek dengan sumber dana dari APBD/APBN membuat aturan selain Keppres 80/2003 dalam proses pengadaan barang/jasa yang menyangkut kegiatan tersebut. Menurut informasi yang kami dapat, salah satu BUMN membuat aturan sendiri dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan kerjanya? Dapatkah kami mengadopsi aturan pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh BUMN tersebut?

Jawaban :
Keppres 80/2003 memang memungkinkan setiap instansi pemerintah membuat aturan tambahan pengadaan barang /jasa  sepanjang tidak bertentangan dengan Keppres 80/2003, namun demikian sepanjang pengalaman kami  aturan pengadaan dalam Keppres 80/2003 sudah cukup sangat lengkap, dan rasanya tidak ada celah lagi , justru  kalau mau buat sendiri bisa2 salah menafsirnya nanti . Kalau BUMN memang "wajib" membuat aturan pengadaan sendiri dan disahkan oleh Direktur Utamanya yang berlaku dilingkungannya, kalau sumber dananya juga dari dana masyarakat atau APBN/APBD maka harus mengacu pada Keppres 80/2003.


No. 201-205 dari 260    First | Previous | Next | Last
 
© 2009 GAPENSI.org - All rights reserved, Web Development By GRATAMACO