INFO PELELANGAN
+ Index Info Pelelangan
 
 
POLLING
Browser apa yang anda gunakan ?

IE
Firefox
Opera



Total : 727
Lihat Hasil Polling

 
Pengaduan Layanan
Hal. 91-95 dari 247    First | Previous | Next | Last
Halaman
 
No Identitas Uraian
91. Agus Triwidianto
agustri_80@yahoo.com
2008-04-05
Pertanyaan :
Bagaimana cara pengisian informasi pembinaan jasa konstruksi di daerah?

Jawaban :
Maksudnya apa kami kurang jelas , untuk mengetahui suatu pembinaan mohon anda baca Peraturan Pemerintah no 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. disana sudah cukup lengkap.Implementasinya melalui petunjuk2 /Informasi dari pusat di Dep.PU dan Depdagri cq Diten Bangda ke propinsi serta ke kabupaten /kota.


92. Agus Triwidianto
agustri_80@yahoo.com
2008-04-05
Pertanyaan :
Tolong kasih contoh pengadaan mobil dengan evaluasi sistem nilai serta penyusunan spesifikasi teknis.

Jawaban :
Mohon maaf , media ini kita khususkan untuk jasa konstruksi saja .Terimakasih


93. Dina Febrini
deena_fp@yahoo.com
2008-04-04
Pertanyaan :
saya mau bertanya mengenai penerapan mutu bagi kontraktor kecil dan menengah, sudah seberapa jauh proses penerapannya di Indonesia??? dan apakah kepmen2 bisa didownload isinya. terima kasih.

Jawaban :
Menteri Pekerjaan Umum telah menerbitkan Kepmen no 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem manajemen Mutu yang memberi petunjuk tentang pembuatan Rencana Mutu Kontrak dan Rencana Mutu Proyek. Namun pelaksanaannya belum memuaskan . Mungkin disebabkan yang namanya mutu baik itu adlaah abstrak , sulit  diwujudkan sehingga perlu formula tertentu untuk mengukurnya . Kalau misalnya ada yang bisa membuat penilaian katakan nilai =30 jelek dan kalau nilai=80 Itu baik , maka mungkin akan berbeda di lapangan , walaupun awalnya yang memberi nilai kontraktor sendiri dan kemudian pengguna jasa dan selanjutnya dunia usahanya seterusnya masyarakat jasa konstruksi maka akan lain ceritanya.Formula2 tersebut belum ada sampaisekarang.Untuk Kepmen silahkan telusuri web pu.go.id,


94. Anwar
sahlananwar@yahoo.co.id
2008-04-04
Pertanyaan :
Apa yang dimaksud dengan kepentingan pertentangan kepentingan para pihak dalam Keppres 80/2003? Apa yang dimaksud dengan mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam formulir isian kualifikasi yang ada dalam lampiran keppres 80/2003? Bolehkah jasa pelaksana konstruksi gred 5 menawar pada gred 4? Terimakasih.

Jawaban :

1.Kepentingan para pihak , adalah kepentingan penyedia jasa untuk memperoleh pekerjaan sementara kepentingan para pangguna jasa adalah memperoleh hasil pekerjaan tersebut Iyang dilelangkan ) untuk mempunyai kualitas dan kuantitas yang baik,pelaksanaannya efektif dan efisien dalam prosesnya sesuai tujuan dikeluarkannya keppres 80/2003.

2.Hubungan langsung adalah hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa ,sedangkan yang tidak langsung adalah hubungan sebagaimana diatas dan yang menyangkut pihak lain misalnya hubungan Pengguna jasa dengan suplair yang memasok ke Penyedia jasa

3,Gred5 tidak boleh masuk ke Gred 4 karena ada UU no 9/95 tentang Usaha Kecil. 

 



95. Siswadji
sis_2000@yahoo.co.id
2008-04-03
Pertanyaan :
Pada waktu evaluasi penawaran, harga satuan penawaran rekanan ada yang lebih tinggi dari HPS meskipun nilai penawaran total masih di bawah pagu. Apakah pd waktu diundang klarifikasi, panitia boleh meminta rekanan untuk menurunkan harga di bawah HPS. Dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu ditemukan harga satuan yang lebih tinggi dari harga standar kabupaten dan oleh BPK diklaim karena dianggap merugikan negara. Bagaimana panitia menyikapi atas temuan BPK tersebut? Terima kasih

Jawaban :
Ada dua pertanyaan , Yang pertama Panitia tidak boleh menurunkan harga penawaran, apapun alasannya.Yang kedua  mesti dijelaskan yang namanya "harga satuan bahan, upah dan pekerjaan" . Yang namanya harga satuan pekerjaan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah adalah harga yang diberikan sebagai "ancar2" atau patokan.Disini bervariasi penawar ada yang lebih tinggi tapi ada yang lebih rendah .Bila ada harga satuan yang lebih tinggi , tidak bisa dikatakan merugikan negara , lalu bagaimana jika ada harga satuannya dibawah harga satuan yang diterbitkan pemerintah daerah.Disisi lain harga satuan yang diterbitkan pemerintah daerah , apa betul2 harga yang sebenarnya ????, juga tidak itu adalah patokan atau ancar2. Jadi kalau ada penawaran yang harga satuannya tinggi sekali ya dilihat dulu ,memang disengaja atau memang nawarnya tinggi , demikian pula jika rendah ....rendah sekali dan mungkin terlaksana atau tidak ? dan apakah satu item atau tidak , dan berapa selisih dari sesungguhnya dan sebagainya . Disini penyedia jasa bisa menggunakan "trik bidding " berbagi pertimbangan harus dikemudkaan dan kemudian baru diambil keputusan .Terimakasih

Hal. 91-95 dari 247    First | Previous | Next | Last
 
© 2009 GAPENSI.org - All rights reserved, Web Development By GRATAMACO